info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

JAKARTA, GRESNEWS.COM Wakil Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Eddy Yuwono mengatakan pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk merevisi Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan Transshipment alias mengalihkan muatan di tengah laut. Menurut Eddy, aturan itu harus direvisi karena pola penerapannya yang bersifat generalisasi. 

"Harus ada exception (pengecualianred) dalam kebijakan transshipment ini. Kami tidak melakukan transhipment ke luar negeri melainkan hasil tangkapan itu dibawa ke Muara Baru. Saya rasa transshipment tidak perlu dilakukan ketika hasil tangkapan ikan itu diangkut ke Indonesia," kata Eddy disela Rapat bersama jajaran Dirjen KKP di Gedung MIna Bahari I, Jakarta, Kamis (22/1). 

Waketum Astuin itu mengaku sejauh ini pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai keinginan pemerintah dimana setiap hasil tangkapan ikan diturunkan di pelabuhan Indonesia. Sementara itu, Eddy juga mengklaim, transshipment yang dilakukan Astuin selama ini dilakukan dengan dalih menjaga kualitas ikan agar tetap dalam kondisi baik. 

"Astuin setuju dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menindak transshipment atau alih muatan yang hasil tangkapannya dibawa lari ke luar negeri," ucap Eddy. 

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Astuin Hendra Sugandi mengatakan, untuk menjaga keberlanjutan produksi, pemerintah semestinya merevisi substansi pelaksanaan Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tersebut. Hendra menggarisbawahi, pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan sistem perizinan dan pemberian Surat Laik Operasi (SLO) dimana dinilai menjadi penyebab terjadinya illegal transhipment. Dengan mempertimbangkan peraturan internasional, kepentingan nasional, operational cost, dan mutu ikan, Hendra meminta pemerintah agar segera merevisi aturan transshipment.

"Tidak ada kepentingan nasional yang dilanggar ketika hasil tangkapan ikan dibawa balik ke pelabuhan kita. Kita minta KKP merevisi Permen transhipment dan memberikan petunjuk teknis yang komprehensif agar implementasinya lebih terorganisir," kata Hendra. 

Sementara itu, Susi Pudjiastuti sendiri mengaku tak terlalu merisaukan berbagai protes yang menghampirinya akibat kebijakan yang dia buat. "Menuai protes itu risiko orang pemerintah," kata Susi saat ditemui di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (22/1). 

Susi mengaku sangat mengerti persoalan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebelum jadi menteri, Susi sudah bergelut selama 33 tahun di usaha perikanan di Indonesia. 

"Saya nggak cari apaapa lagi, hanya mau melihat perikanan Indonesia saja. Saya ikut menentukan bagaimana, dulu kan saya hanya sebagian pemain," terang Susi. 

Menjabat sebagai menteri, Susi mengaku akan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap nelayan. Ia juga mengatakan aturan yang dikeluarkan tegas dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha perikanan di Indonesia. 

"Ada hal yang bangga, saya bisa bikin aturan yang benar. Nelayan sekarang susahnya dapat ikan sehingga jadi kriminal pakai dinamit, kompresor dan potas. Itu yang membuat nelayan baikbaik jadi penjahat. Di sini kita harus masuk dan berperan," tegas Susi. (dtc)

Reporter : Everd Scor Rider Daniel
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi