info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) meminta pemerintah lebih adil dalam mengeluarkan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Mereka menganggap kebijakan pemerintah saat ini lebih kepada langkah konservasi, tanpa mementingkan industri.

Sekretaris Jenderal Astuin Hendra Sugandhi mengatakan upaya pemerintah mengendalikan penangkapan ikan berlebihan, telah berdampak pada menurunnya nilai ekspor tuna. Alih-alih memerangi penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF), jumlah kapal penangkap ikan malah berkurang.

Dalam kurun waktu dua tahun, Indonesia telah kehilangan armada penangkapan ikan sebanyak 538 unit di wilayah konsesi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). “Sekarang, per tanggal 12 kemarin (12/2) datanya bertambah hilang kapal Indonesia 1782 kapal. Ini menurut saya tahap dekontruksi,” ujarnya dalam acara “Tuna Indonesia Dalam Ancaman” yang diadakan Katadata di Intercontinental Midplaza, Jakarta, Jumat (17/2).

Berdasarkan data Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), komposisi kapal Indonesia hanya sebanyak 157 kapal atau sebesar 3,18 persen dengan bobot rata-rata 71,04 gross ton per kapal. Sementara Jepang mendominasi dengan 223 kapal dengan persentase sebanyak 4,52 persen namun memiliki rata-rata 643,05 gross ton per kapal, sementara Cina hanya memiliki 101 kapal atau 2,05 persen namun punya rata-rata 466,70 gross ton perkapal. 

Seiring dengan merosotnya jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi, ekspor tuna pun anjlok. Hendra mengatakan berdasarkan data Astuin, nilai ekspor tuna turun hingga US$ 859 juta atau Rp 11 triliun dalam dua tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor tuna sebesar US$ 4,6 miliar, turun pada 2015 menjadi US$  3,9 miliar, kemudian turun lagi pada 2016 (Jan-Nov) menjadi US$ 3,7 miliar.

Di sisi lain, kata Hendra, kebijakan konservasi di level nelayan tidak begitu efektif, berjalan mengingat pada 2016 dan 2017 ini alat tangkap jaring purse sein (pukat cincin) masih mendominasi. Padahal menurut organisasi lingkungan, Greenpeace, penangkapan dengan purse seine tidak berkelanjutan karena bisa banyak menangkap bayi-bayi tuna yellowfin ataupun big eye.

Berdasarkan laporan Greenpeace yang dipublikasikan November 2016, perusahaan pengalengan mendapatkan pasokan ikan tuna dari kapal purse seine. Ini merupakan hasil survei 15 perusahaan pengalengan ikan tuna di Indonesia, Thailand dan Filipina.

Hendra juga mengatakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal juga belum berjalan begitu efektif. Hingga saat ini masih ada kapal asing yang masuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi ekslusif) Indonesia. “Tapi efek jeranya belum tuntas, atau kita lemah pengawasan, atau malah kosong ZEE-nya,” katanya.

Hendra berharap pemerintah bisa memiliki kebijakan jangka panjang yang dapat menyeimbangkan aspek kesejahteraan dengan aspek ekologis. Pasalnya, menurut pandangannya saat ini pemerintah terlalu menitik beratkan pada aspek konservasi. (Baca Infografik: Indonesia Negeri Kaya Tuna)

“Pertanyaannya what’s next, ke depan kita mau apa gitu. Dampak dekonstruksinya itu luar biasa ini yang harus di-recovery (pulihkan). Jangan sampai kita terjebak terus di tahap dekonstruksi,” katanya.

Category: