info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

BISNIS INDONESIA
11/10/2017

OPINI

FATAMORGANA POTENSI PERIKANAN
Hendra Sugandhi
Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini mengklaim kenaikan potensi sumber daya menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Kenaikan ini diduga karena pemerintah secara intensif berhasil menghalau kapal asing yang ingin masuk ke perairan Indonesia, tapi kenaikan ini menimbulkan pro dan kontra.

Yang pasti kesenjangan antara potensi sumber daya ikan dan hasil produksi perikanan tangkap cenderung semakin melebar dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan sumber daya ikan cenderung menurun. Pada 2013 pemanfaatan mencapai tingkat tertinggi yaitu 83,72%, sedangkan pada 2015 turun menjadi 66,66%.

Pada 2016, hasil produksi perikanan tangkap mencapai tingkat tertinggi yaitu 6,83 juta ton, namun justru pemanfaatan potensi sumber daya mencapai tingkat terendah selama ini yaitu hanya 54,64%.

Terjadi anomali di mana potensi sumber daya ikan cenderung naik signifikan, tapi sebaliknya tingkat pemanfaatannya makin menurun sehingga kesenjangannya semakin lebar. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya ikan kita.

Kita boleh saja berbangga pada betapa besarnya potensi sumber daya ikan yang meningkat terus setiap tahun, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seharusnya potensi sumber daya ikan yang meningkat dioptimalkan pemanfaatannya, baik untuk konsumsi domestik maupun untuk menunjang ekspor dengan cara meningkatkan kapasitas industri perikanan

Gejala anomali yang sama terjadi pada target ekspor yang setiap tahunnya terus meningkat, tapi realisasi ekspor perikanan beberapa tahun terakhir justru merosot, yang menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara target dan realisasi ekspor.

Selisih antara target dan realisasi ekspor perikanan Indonesia pada 2016 saja mencapai US$2,65 miliar, yang jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp13.542 setara dengan Rp35,54 triliun, besaran angka yang cukup fantastis karena selisih nilainya lebih dari 3 kali lipat anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2016.

Tapi marilah kita berpikir positif. Sebaiknya kita jangan sekadar melihat kesenjangan ini sebagai titik lemah. Sebaliknya, ini merupakan prospek yang sangat menjanjikan bagi sektor swasta untuk mengisi kesenjangan tersebut dan sekaligus harus menjadi room for improvement bagi pengambil kebijakan.

Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia. Namun di sisi lain pada 2016 kita hanya menempati peringkat ke-12 untuk kategori eksportir perikanan terbesar di dunia di bawah Vietnam.

Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, sebaiknya kita menganalisis berapa persen pemanfaatan hasil produksi untuk sektor ekspor.

Bilamana konsumsi ikan rata-rata per kapita pada 2015 mencapai 41,11 kg dikalikan dengan populasi penduduk Indonesia 258.200.000 jiwa, maka total konsumsi ikan Indonesia adalah 10,61 juta ton atau 96.98% dibandingkan dengan total produksi perikanan periode tahun yang sama adalah 10,94 juta ton (produksi perikanan budidaya 4,42 juta ton ditambah perikanan tangkap 6,52 juta ton).

Artinya, pemanfaatan produksi perikanan untuk bahan baku ekspor masih sangat minim, yaitu hanya 3,02% atau setara 330 ton. Validitas data konsumsi ikan per kapita ini menimbulkan keraguan sehingga harus ditelaah lebih dalam agar tidak menjadi bias dalam pengambilan kebijakan.

Volume ekspor produk perikanan semester I/2017 merosot cukup signifikan sebesar 11,8% menjadi 471.936.932 kg. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, tahun 2016 total volume ekspor mencapai 535.061.751 kg.

Sedangkan nilai ekspor semester I/2017 total nilainya mencapai US$1.993.354.526, turun sebedsar 2,54% dibandingkan dengan periode yang sama 2016 yang mencapai US$2.045.378.538.

Sebaliknya impor produk perikanan semester I/2017 justru melonjak sebesar 58,54% dari sisi volume dengan total 114.073.803 kg dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 sebesar 71.951.864 kg.

Nilai impor produk perikanan semester I/2017 juga meningkat sebesar 9,97% mencapai US$197.425.520 dibandingkan dengan periode yang sama 2016 senilai US$179.527.763.

Menyimak realitas indikator perikanan yang semakin melemah terutama semakin melebarnya antara target dan realisasi ekspor diperlukan leverage baru, dibutuhkan deregulasi dan menghapus peraturan yang menghambat untuk melaksanakan percepatan industri perikanan nasional.

Insan perikanan tentu masih ingat Inpres No. 7 Tahun 2016 yang diterbitkan 22 Agustus 2016. Saat ini sudah berusia lebih dari satu tahun tapi sepertinya instruksi Presiden tidak digubris dan belum dilaksanakan dengan baik.

Belum ada pihak yang secara terbuka mengevaluasi sampai sejauh mana implementasinya. Begitu pula Perpres No. 3 Tahun 2017 sebagai rencana aksi petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan perikanan nasional, realisasi pelaksanaannya jauh panggang dari api. Salah satu butir dari Perpres ini adalah peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap melalui 4.787 unit kapal yang berukuran di bawah 30 GT melalui bantuan pemerintah dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2019).

Bantuan Kapal

Jika kita mengacu minimnya realisasi bantuan kapal pemerintah pada 2016, tentu timbul keraguan dari berbagai pihak, untuk itu diperlukan upaya kerja keras dari semua pihak terkait agar target bantuan kapal ini bisa direalisasi.

Begitu pula target 12.536 unit kapal berukuran di atas 30 GT sepertinya mustahil bisa diwujudkan karena di luar kendali dan anggaran pemerintah. Apalagi mengingat masih ada berbagai kendala di antaranya beban tarif PHP berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 yang sangat tinggi yang harus dibayar dimuka, serta ketatnya proses perizinan dan pengukuran ulang kapal yang memakan waktu berbulan bulan sampai keluar Surat Laik Operasi.

Peraturan yang kontra produktif dengan kepentingan nasional sangat mendesak untuk dihapus. Misalnya larangan kegiatan domestic transshipment untuk menjaga tingkat kesegaran ikan dan penghematan biaya operasional. Larangan ini sangat kontra produktif dan harus dihapus. Disisi lain Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang harus dibayar dimuka dan sangat tinggi tarifnya harus dihapuskan.

PHP seharusnya proporsional dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dan sebaiknya dipungut pada saat ikan didaratkan sehingga lebih adil. Begitu pula perizinan seharusnya dipermudah dan dipercepat, jangan sampai menghentikan kegiatan operasi kapal nelayan.

Pengukuran ulang bisa dilaksanakan setelah nelayan mendaratkan ikannya, biasanya ada jeda waktu saat nelayan mempersiapkan bahan logistik untuk trip berikutnya, pada saat jeda itulah seharusnya pengukuran ulang kapal dilakukan, jika memang terbukti ada pelanggaran mark down ukuran kapal, silakan dikenakan penalti.

Prinsipnya aturan tetap harus ditegakkan tapi jangan mengganggu atau menghentikan kegiatan ekonomi nelayan, karena yang kita perlukan saat ini bukan memperlambat atau menghentikan kegiatan usaha perikanan melainkan mendorong percepatan industri perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden.

Laju pertumbuhan jumlah armada kapal dan jenis alat tangkapnya serta target spesies ikan yang akan ditangkap seharusnya dihitung dengan cermat dan jumlahnya harus memadai untuk menunjang percepatan industri perikanan nasional yang berkelanjutan.

Target seharusnya bukan sekadar target semata tapi target harus bisa direalisasikan. Jangan berharap ekspor perikanan dapat meningkat tanpa ditunjang peningkatan kapasitas produksi di sektor hulu baik sektor penangkapan maupun budidaya.

Hentikan pertikaian yang kontraproduktif, sudah saatnya pemerintah bersinergi dengan nelayan, pelaku usaha, akademisi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan bagi kesejahteraan bangsa. Potensi sumber daya ikan itu nyata seharusnya diwujudkan pemanfaatannya, semoga bukan menjadi sekadar fatamorgana.

Category: