info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

Kendati tren produksi tuna, tongkol, dan cakalang meningkat, kinerja ekspor hasil perikanan itu justru terus memburuk.

 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi tuna, tongkol, dan cakalang rata-rata naik 7% per tahun sejak 2011 ke posisi 1,35 juta ton pada 2015 di tengah kebijakan pelarangan kapal asing dan kapal buatan luar negeri melakukan penangkapan ikan.

Bahkan, produksi tuna, tongkol, dan cakalang tahun ini ditargetkan 1,36 juta ton. Berbagai sumber menyebutkan, Indonesia berkontribusi 16% atau yang terbanyak terhadap total produksi tuna dunia.

Namun, kinerja ekspor tuna, tongkol, dan cakalang justru berbanding terbalik. Pengapalan komoditas itu merosot dalam dua tahun terakhir. Sepanjang Januari—Agustus tahun ini, ekspor tuna, tongkol, dan cakalang hanya 91.158 ton, turun 12,8% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Bahkan selama Januari—Agustus 2014, pengapalan tuna sempat mencapai 134.639 ton.

Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan volume tangkapan ikan nelayan kecil memang meningkat setelah pemerintah memerangi penangkapan ikan secara ilegal dan membenahi tata kelola perikanan sejak 2014.

Akan tetapi, nelayan belum mendapatkan pendampingan yang cukup tentang cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dari para pengusaha atau eksportir sehingga hasil tangkapannya tidak dapat menembus pasar luar negeri.

"CPIB inilah yang menjadi agenda penting untuk mendampingi nelayan-nelayan agar bisa menjadi lebih baik sehingga ikan tangkapan tidak hanya untuk keperluan domestik, tetapi juga masuk untuk orientasi ekspor," katanya kepada Bisnis, Senin (21/11) malam.

Zulficar juga meminta eksportir untuk turut meningkatkan kapasitas nelayan mitra dalam hal ketertelusuran (traceability) dan CPIB agar hasil tangkapan mereka memenuhi standar ikan yang dipersyaratkan oleh importir.

KEAMANAN & MUTU

Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Hendra Sugandhi berpendapat pemerintah hendaknya tidak menimpakan ketidakmampuan nelayan menembus pasar ekspor kepada pengusaha. Dia justru mempersoalkan efektivitas kewenangan KKP mengendalikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Bagaimanapun, tuturnya, jaminan mutu itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/Men/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diperinci melalui Keputusan Menteri KP No. 52A/Kepmen-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi.

"Kalau penanganan ikannya kurang baik, artinya juga kegagalan KKP dalam pembinaan mutu kepada nelayan," ujar Hendra.

Astuin juga menyoroti data produksi tuna yang dilaporkan tumbuh terus di tengah jumlah armada penangkapan yang turun sejak kapal buatan luar negeri dilarang beroperasi.

Menurut Hendra, ekspor tuna segar ke Jepang—untuk dijadikan sashimi—sesungguhnya lebih mencerminkan perkembangan produksi tuna Indonesia. Jika ekspor tuna segar turun, maka kemungkinan besar produksi secara keseluruhan turun.

"Berbeda dengan produk beku atau olahan. Itu tidak bisa menjadi indikator naik-turunnya produksi tuna karena bisa dari stok yang disimpan sebelumnya."

Data Astuin menyebutkan, Indonesia hanya mengapalkan 3,3 juta ton tuna segar ke Negeri Matahari Terbit sepanjang paruh pertama tahun ini. Selama 2012—2015, ekspor tuna segar ke Jepang mengalami tren penurunan yakni secara berturut-turut 11 juta ton, 11,3 juta ton, 10 juta ton, dan 6 juta ton.

bisnis indonesia

Category: