info@astuin.org | Phone : +62 21 6685301

Duh, Bobot Kapal Ikan Indonesia Terus Turun

JAKARTA - Bobot kapal ikan Indonesia dilihat dari data Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) terus alami penurunan. Kondisi ini tentunya dapat mengancam kesejahteraan nelayan Indonesia.

Data yang dihimpun dari IOTC dan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) menyebutkan per 12 Februari 2017 total vessels Indonesia berjumlah 157 unit atau 3,18%. Jumlah ini turun drastis dibandingkan sebelumnya hingga ribuan vessels. Sedangkan total gross tonage 11.153 GT atau 1,47%. Sehingga rata-rata gross tonage Indonesia adalah 71,04 GT.

Category: 

Asosiasi Tuna Indonesia: Ekspor Ikan Jeblok Rp 11,4 Triliun

TEMPO.COJakarta - Asosiasi Tuna Indonesia menyayangkan jebloknya nilai ekspor seluruh ikan Indonesia hingga Rp 11,4 triliun selama dua tahun terakhir. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak tepat sasaran dinilai menjadi penyebab utama tergerusnya ekspor ikan tuna. 

Category: 

Menelusuri Keberadaan Tuna yang Terancam Punah di Indonesia

Ancaman kepunahan sedang dihadapi ikan tuna jenis yellowfin (madidihang) dan skipjack (cakalang) yang selama ini biasa ditemukan di perairan Indonesia. Kedua jenis tuna tersebut, selama ini selalu menyumbang pendapatan Negara melalui ekspor yang nilainya sudah mencapai USD500 juta atau setara Rp67 triliun.

Category: 

Kapal Ikan Eks-Asing Terancam Mangkrak, Ini Usulan Astuin

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) menyerukan agar pemerintah mengizinkan kapal-kapal ikan buatan luar negeri alias eks-asing yang masuk ke dalam daftar putih (white list) beroperasi kembali ketimbang mangkrak karena deregistrasinya terkatung-katung.

Astuin meminta agar ada perlindungan investasi dan kepastian hukum bagi pemilik kapal penangkap ikan yang benar-benar milik orang Indonesia dan sudah beroperasi puluhan tahun.

Category: 

Pengusaha Tuna Minta Pemerintah Adil Terhadap Industri

Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) meminta pemerintah lebih adil dalam mengeluarkan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Mereka menganggap kebijakan pemerintah saat ini lebih kepada langkah konservasi, tanpa mementingkan industri.

Sekretaris Jenderal Astuin Hendra Sugandhi mengatakan upaya pemerintah mengendalikan penangkapan ikan berlebihan, telah berdampak pada menurunnya nilai ekspor tuna. Alih-alih memerangi penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF), jumlah kapal penangkap ikan malah berkurang.

Category: 

Kapal Beralat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Susut dalam 2 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah kapal dengan alat tangkap ikan ramah lingkungan berkurang drastis dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu berbanding terbalik dengan jumlah kapal dengan alat tangkap ikan kurang ramah lingkungan.

Data Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) hasil kompilasi dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan kapal dengan alat tangkap pukat cincin (purse seine) pelagis kecil 34,2% dari total kapal penangkap ikan per Oktober 2016.

Category: 

Paradox of Tuna Policy

OPINION: Paradox of Tuna Policy

By HENDRA SUGANDHI

December 3, 2016 11:40 GMT+7 

Over the last two years, decisive actions by Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pujiastuti in upholding sovereignty over the territory of Indonesia and the attempt to eradicate illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing through the sinking of foreign vessels that were engaged in it have been very much appreciated.

Category: 

Perikanan Tangkap : Ekspor Tuna Kian Loyo

Kendati tren produksi tuna, tongkol, dan cakalang meningkat, kinerja ekspor hasil perikanan itu justru terus memburuk.

 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi tuna, tongkol, dan cakalang rata-rata naik 7% per tahun sejak 2011 ke posisi 1,35 juta ton pada 2015 di tengah kebijakan pelarangan kapal asing dan kapal buatan luar negeri melakukan penangkapan ikan.

Category: 

Pengusaha Tuna Desak Susi Pudjiastuti Revisi Aturan Transshipment

JAKARTA, GRESNEWS.COM Wakil Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Eddy Yuwono mengatakan pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk merevisi Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan Transshipment alias mengalihkan muatan di tengah laut. Menurut Eddy, aturan itu harus direvisi karena pola penerapannya yang bersifat generalisasi. 

Pages